Ketua DPD RI Minta Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2023 Secara Menyeluruh

abadinews.id
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Abadinews.id, Jakarta - Banyak Permasalahan dan kesulitan yang dialami jemaah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sangat menyayangkan hal tersebut karena terkesan kurang persiapan dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Baca juga: DPD RI Semakin Dipercaya Publik, Fahira Idris Dukung LaNyalla Pimpin Kembali DPD RI

Karena itulah, dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan haji tahun berikutnya lebih maksimal.

"Melihat rentetan kejadian yang dialami para jemaah Indonesia, saya minta kepada Kemenag melakukan evaluasi secara menyeluruh di seluruh lini, baik dari pihak kita sendiri maupun tim pelayanan haji dari Arab Saudi (masyariq)," tutur LaNyalla, Rabu (04/07/23).

LaNyalla sepakat bahwa masyariq yang tidak becus harus diprotes dan kerjasamanya ditinjau ulang. Meski demikian dirinya lebih menekankan agar Kemenag memperbaiki persiapan dan koordinasi.

Baca juga: Konsep No One Left Behind dan Syubbanul Yaum Rijalul Ghod Ala LaNyalla, Tepat untuk DPD RI

"Okelah, masyariq memang tidak becus, tidak memenuhi komitmen memberi layanan yang baik sehingga banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa, namun yang lebih penting persiapan dan koordinasi kita. Kalau terkoordinasi dengan baik, kemungkinan tidak terjadi masalah yang krusial," paparnya.

Seharusnya, menurut LaNyalla, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika pelayanan ibadah haji tidak optimal. Sejauh ini biaya haji mengalami kenaikan tarif keberangkatan dan tentu seyogyanya diimbangi dengan pelayanan yang baik.

"Karena menurut saya, kurang maksimalnya pelayanan bagi para jemaah,  berdampak pada kualitas ibadah. Ini harus jadi catatan penting," katanya.

Baca juga: Bustami: Obyektif Saja, Ketua DPD Sudah Mengerjakan yang Sekarang Muncul Jadi Wacana

LaNyalla juga meminta ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan kualitas buruk pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia.

"Sepertinya tidak berlebihan jika kita menuntut ganti rugi imbas dari pelayanan yang amatiran sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban terhadap jemaah haji Indonesia," pungkasnya.(AD1)

Editor : hadi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru