Abadinews.id, SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (24/02/22).
PPDI Jawa Timur menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa.
Baca juga: Ketua DPD RI ke-5, Beri Apresiasi Pidato Perdana Presiden Prabowo
Hadir pada kesempatan itu Ketua PPDI Jatim, Gatot Suyatman, Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko, Wakil Ketua IV PPDI Jatim Sali S dan Seksi Bidang Pendampingan Hukum PPDI Jatim Warseno.
Sekretaris PPDI Jatim Soedjoko menjelaskan, ada beberapa aspirasi yang disampaikannya kepada LaNyalla. Pertama berkaitan dengan revisi UU Desa.
"Kedua mengenai status perangkat desa. Gaji perangkat desa itu kalau bisa diambil dari APBN," kata Soedjoko.
Ia sependapat dengan LaNyalla bahwa gaji perangkat desa bisa dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bisa dialokasikan oleh Pemda.
"Kami sependapat dengan DPD RI bahwa gaji perangkat desa terdiri dari DAU yang bisa dari DAU Pemda," tuturnya.
Baca juga: Kadin Surabaya Bakal Gelar Mukota VII, Ajang Konsolidasi 450 Pelaku Usaha
Mengenai unsur kewilayahan yang hilang dan menjadi konflik, Soedjoko berharap agar hal itu dapat dikembalikan statusnya. "Jadi, kami merasa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD RI," ujarnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika persoalan perangkat desa memang menjadi konsentrasi lembaganya.
"Selain guru honorer, kami menaruh perhatian lebih pada perangkat desa," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengucapkan terima kasih kepada PPDI Jatim yang siap berkolaborasi, bersinergi dan berjuang bersama-sama dengan DPD RI.
Baca juga: LaNyalla Hadiri Ujian Terbuka AHY, Berharap Disertasi Menteri ATR/BPN Wujudkan Indonesia Emas
"Tentu ini menjadi semangat bagi kami untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkannya di tingkat nasional," terang LaNyalla.
LaNyalla menilai perangkat desa perlu diberikan kewenangan dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan baik oleh negara.
"Perangkat desa merupakan unit terkecil dari negara ini. Tentu aspek kesejahteraan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan," ujar LaNyalla.(AD1)
Editor : hadi