abadinews.id, Surabaya – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, menyerukan kepada masyarakat Jawa Timur untuk memboikot keikutsertaan dalam kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) tahun 2026. Seruan tersebut dilatarbelakangi dugaan ketidakproporsionalan anggaran kegiatan yang setiap tahunnya disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar, sementara total hadiah uang pembinaan bagi peserta hanya sekitar Rp150 juta.
Baca juga: Heru MAKI Dorong Khofifah Indar Parawansa Jadi Cawapres Prabowo,Dinilai Mampu Redam Eskalasi Politik
Heru MAKI menilai besarnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan GMS perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran publik.
Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo sejatinya merupakan kegiatan pelestarian budaya olahraga yang memiliki nilai historis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenang perjalanan panjang para pahlawan yang dahulu berjuang dengan berjalan kaki dari Mojokerto menuju Surabaya.
Dalam perkembangannya, GMS menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Namun, menurut Heru MAKI, besarnya alokasi anggaran kegiatan tersebut sejak tahun anggaran 2023 telah menjadi perhatian MAKI Jatim. Pihaknya mengaku telah berulang kali memberikan peringatan kepada jajaran Dispora Jatim mengenai besaran anggaran GMS yang dinilai perlu dikaji secara transparan.
“Sejak tahun anggaran 2023, MAKI Jatim sudah memberikan warning keras kepada Kadispora Jatim terkait ploting anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo yang setiap tahunnya mencapai lebih dari Rp2,3 miliar,” ungkap Heru MAKI.
Ia mempertanyakan rasionalitas penggunaan anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan total hadiah uang pembinaan yang hanya sekitar Rp150 juta.
Menurut Heru, terdapat selisih sekitar Rp2,15 miliar antara total anggaran yang disebut dialokasikan dengan nilai hadiah bagi peserta. Selisih tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat melalui rincian penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Masuk akalkah jika total hadiah uang pembinaan hanya Rp150 juta, sementara anggaran keseluruhan mencapai Rp2,3 miliar lebih? Apakah kemudian kebutuhan tenda, kursi, seremoni pemberangkatan, hingga acara di Tugu Pahlawan harus menelan anggaran sekitar Rp2,15 miliar?” tegasnya.
Heru MAKI menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan angka. Menurutnya, transparansi penggunaan APBD menjadi kewajiban agar tidak muncul dugaan negatif di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa alokasi anggaran GMS tahun 2026 disebut masih berada pada kisaran Rp2,3 miliar lebih. Kondisi tersebut dinilai perlu dibandingkan dengan program olahraga lain yang memiliki fungsi strategis dalam pembinaan atlet di Jawa Timur.
Salah satunya adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026 yang, berdasarkan data yang disampaikan Heru MAKI, hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp772 juta melalui Dispora Jatim.
Padahal, POPDA merupakan ajang penting dalam proses regenerasi dan pembinaan atlet pelajar yang diproyeksikan menjadi bagian dari kekuatan olahraga Jawa Timur pada kompetisi tingkat nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Untuk kegiatan yang narasinya hanya melestarikan budaya olahraga, Pemprov Jatim harus mengeluarkan anggaran Rp2,3 miliar lebih. Sementara POPDA Jatim, yang menjadi ajang regenerasi atlet masa depan, hanya dianggarkan Rp772 juta. Ini menjadi pertanyaan serius tentang skala prioritas anggaran olahraga di Jawa Timur,” ujarnya.
Baca juga: SK Gubernur Jatim Tugaskan KONI Gelar Porprov 2027,Heru MAKI Desak Kadispora Hadi Wawan Dicopot
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Heru MAKI secara terbuka menyampaikan seruan kepada masyarakat Jawa Timur agar tidak mengikuti kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tahun 2026.
Seruan itu disebut sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah agar lebih serius dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, menyerukan seruan penting kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tahun 2026,” tegas Heru.
Ia menambahkan, seruan tersebut didasarkan pada dugaan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran GMS yang menurutnya perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Alasan utama seruan boikot ini adalah dugaan bahwa anggaran GMS berpotensi menjadi ladang korupsi bagi oknum di lingkungan Dispora Jatim. Kami meminta agar penggunaan anggaran tersebut dibuka secara transparan dan dapat diuji secara hukum,” lanjutnya.
Tidak hanya menyampaikan seruan boikot, Heru MAKI juga mengungkapkan bahwa bidang hukum MAKI Jatim telah dipersiapkan untuk menyusun berkas pelaporan terkait dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo.
Pihaknya berencana segera melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Langkah pelaporan itu, menurut Heru, merupakan bentuk komitmen MAKI Jatim dalam mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, terlebih ketika terdapat perbedaan signifikan antara nilai anggaran kegiatan dengan komponen hadiah yang diterima peserta.
Heru MAKI berharap langkah yang ditempuh MAKI Jatim dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kegiatan olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Semoga seruan kebaikan ini menjadi sarana untuk meminimalisir perilaku koruptif di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
MAKI Jatim juga mendorong agar pihak Dispora Jatim memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian anggaran GMS, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas komponen pembiayaan kegiatan tersebut."VIRALKAN"
Editor : Redaksi