abadinews.id,SURABAYA – Polemik rencana pengalihan tata kelola anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi (BK) Porprov Jawa Timur tahun 2027 akhirnya menemukan titik terang. Melalui rapat klarifikasi yang diinisiasi Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, pada Rabu sore (11/11/2026), disepakati bahwa pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap berada di bawah kewenangan KONI Jatim secara kelembagaan.
Baca juga: Budo Festival 2026 Digelar di Unesa, Jepang-Jatim Perkuat Kerja Sama Olahraga
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi E DPRD Jatim tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jatim beserta jajaran serta KONI Jatim beserta jajaran. Pertemuan itu menjadi forum penting untuk mendengarkan penjelasan, klarifikasi, sekaligus mencari titik temu atas polemik tata kelola anggaran olahraga di Jawa Timur.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, dari Fraksi PDI Perjuangan, mendengarkan secara seksama penjelasan dari kedua belah pihak. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan pembinaan olahraga, peningkatan prestasi atlet, serta keberlangsungan program strategis olahraga Jawa Timur.
Sebelum rapat berlangsung, Sri Untari juga telah menerima sejumlah masukan dan data dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, melalui komunikasi WhatsApp.
Masukan tersebut berkaitan dengan rencana pengalihan anggaran PON dan BK Porprov 2027 serta evaluasi terhadap kebijakan penganggaran yang selama ini dilakukan Dispora Jatim.
Dalam keterangannya, Heru MAKI menyoroti apa yang dinilainya sebagai ketidakproporsionalan dalam menentukan prioritas anggaran kegiatan olahraga di lingkungan Dispora Jatim.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pelaksanaan kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya (GMS) yang disebut setiap tahunnya menghabiskan anggaran hingga Rp2,3 miliar.
Menurut Heru MAKI, besarnya anggaran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius, terutama jika dibandingkan dengan kegiatan olahraga lain yang memiliki orientasi langsung terhadap pencapaian prestasi atlet.
Heru menilai, kegiatan GMS lebih berorientasi pada pelestarian budaya perjalanan para pejuang kemerdekaan. Namun, menurutnya, kegiatan tersebut tidak secara langsung menghasilkan torehan prestasi olahraga kompetitif.
“Anggaran GMS sebesar Rp2,3 miliar itu sifatnya hanya melestarikan budaya perjalanan para pejuang kemerdekaan. Tetapi kalau berbicara tentang prestasi olahraga, tidak ada torehan prestasi yang dihasilkan secara langsung dari kegiatan tersebut,” ujar Heru MAKI.
Ia kemudian membandingkan besaran anggaran GMS dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur yang baru saja digelar di Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah.
Dalam pelaksanaan POPDA Jatim tersebut, Dispora Jatim disebut hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp772 juta lebih. Angka itu dinilai Heru MAKI sangat timpang apabila dibandingkan dengan anggaran GMS yang mencapai Rp2,3 miliar.
Padahal, menurutnya, POPDA Jatim merupakan salah satu agenda strategis dalam membangun fondasi prestasi olahraga pelajar di Jawa Timur.
Melalui POPDA, para atlet pelajar berkesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya, mengembangkan potensi, serta membuka jalan untuk masuk dalam program pembinaan lanjutan, termasuk Pusat Latihan Daerah (Puslatda) sebagai persiapan menghadapi PON.
“POPDA itu merupakan orkestrasi prestasi pelajar Jawa Timur. Dari sana lahir atlet-atlet potensial yang bisa naik kelas, masuk pembinaan Puslatda, dan dipersiapkan untuk menghadapi PON. Seharusnya kegiatan yang berorientasi pada prestasi seperti ini mendapatkan perhatian anggaran yang lebih proporsional,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu masukan penting yang disampaikan Heru MAKI kepada Sri Untari sebelum maupun dalam proses pembahasan terkait tata kelola anggaran olahraga Jawa Timur.
Puncak dari rapat klarifikasi yang berlangsung pada Rabu sore tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa tata kelola anggaran PON dan BK Porprov Jawa Timur tahun 2027 tetap dikelola secara profesional oleh KONI Jatim sebagai organisasi kelembagaan.
Keputusan yang disaksikan jajaran Komisi E DPRD Jatim itu dinilai menjadi langkah positif bagi keberlangsungan pembinaan olahraga di Jawa Timur.
Kembalinya tata kelola anggaran kepada KONI Jatim diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Puslatda, khususnya bagi cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON maupun Porprov 2027.
Baca juga: KONI Jatim Gandeng RSD Prof Dr Moeljono, Perkuat Kesehatan Mental Atlet
Dengan demikian, KONI Jatim diharapkan dapat lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan atlet, serta mempersiapkan strategi pencapaian prestasi olahraga Jawa Timur.
Bagi Heru MAKI, kesepakatan tersebut merupakan bentuk keputusan bijaksana yang lahir dari inisiatif Komisi E DPRD Jatim.
Ia menyebut hasil rapat itu sebagai kemenangan awal dalam perjuangan MAKI Jatim untuk mengawal tata kelola anggaran olahraga di Jawa Timur agar berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi.
Meski polemik pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 telah menemukan titik temu, Heru MAKI menegaskan bahwa perjuangan MAKI Jatim tidak berhenti sampai di situ.
Menurutnya, keputusan Komisi E DPRD Jatim tersebut merupakan langkah awal menuju agenda perjuangan berikutnya yang lebih besar, yakni mendesak pencopotan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur.
MAKI Jatim, kata Heru, akan segera mengintensifkan rapat-rapat persiapan untuk menggelar aksi demonstrasi akbar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Aksi tersebut direncanakan menyasar sejumlah titik, mulai dari Kantor Pemprov Jatim dengan menghadap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur hingga Kantor Dispora Jatim.
Heru MAKI menegaskan bahwa isu utama yang akan diusung dalam aksi tersebut adalah tuntutan “COPOT KADISPORA JATIM”.
“Sebentar lagi rapat-rapat persiapan untuk aksi demo akbar ke kantor Pemprov Jatim, menghadap Sekdaprov Jatim dan ke kantor Dispora Jatim untuk isu ‘COPOT KADISPORA JATIM’ akan intensif kami gelar, sebelum pelaksanaan hari H aksi demo akbar dengan tuntutan Copot Kadispora Jatim,” tegas Heru MAKI.
Ia menyatakan bahwa MAKI Jatim akan terus mengawal persoalan kebijakan anggaran olahraga di Jawa Timur. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pembinaan atlet dan pencapaian prestasi harus menjadi prioritas utama.
Baca juga: Efektif dan Efisien, KONI Jatim Realistis Tatap PON Pantai 2026
Heru juga berharap aksi demonstrasi akbar yang direncanakan MAKI Jatim nantinya dapat dihadiri oleh perwakilan atlet, pelatih, serta para pembina cabang olahraga (Cabor).
Kehadiran berbagai elemen olahraga tersebut diharapkan dapat memperkuat aspirasi bersama dalam mendorong perbaikan tata kelola olahraga Jawa Timur.
“Harapan kami, para atlet, pelatih, dan pembina Cabor bisa ikut hadir. Kita harus berada pada frekuensi perjuangan yang sama, yakni memperjuangkan masa depan olahraga Jawa Timur dan memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada prestasi,” ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai kapan aksi demonstrasi akbar tersebut akan dilaksanakan, Heru MAKI memberikan jawaban singkat.
Dengan senyum kecil namun disertai ketegasan, ia menjawab, “SECEPATNYA.”
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa MAKI Jatim akan segera bergerak menindaklanjuti hasil evaluasi dan polemik kebijakan anggaran olahraga di Jawa Timur.
Di sisi lain, kesepakatan yang dicapai melalui rapat klarifikasi Komisi E DPRD Jatim menjadi momentum penting untuk memastikan tata kelola anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap berada di bawah KONI Jatim.
Namun bagi MAKI Jatim, persoalan yang lebih besar masih menjadi agenda perjuangan berikutnya.
Heru MAKI menegaskan bahwa pengawalan terhadap kebijakan Dispora Jatim akan terus dilakukan, dengan tuntutan utama yang kini semakin mengemuka: “COPOT KADISPORA JATIM!”(red)
Editor : Redaksi