abadinews.id,SURABAYA — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, meminta pemerintah lebih cermat dalam menggunakan indikator desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Lia, kondisi ekonomi warga tidak bisa disimpulkan hanya dari apa yang terlihat secara kasatmata, seperti rumah yang ditempati, barang yang dimiliki, maupun kondisi lingkungan tempat tinggal.
Baca juga: Ning Lia Ajak Anak Berkebutuhan Khusus Berani Berkarya dan Berprestasi
Ia mengingatkan, seseorang yang tinggal di rumah besar belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Rumah tersebut bisa saja merupakan warisan keluarga yang tidak menghasilkan pendapatan, bahkan masih dibebani utang.
“Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu belum tentu miliknya. Bisa saja rumah warisan, tetapi rumah warisan tersebut meninggalkan utang dan bukan merupakan rumah yang layak huni,” ujar Lia.
Karena itu, Lia menilai penggunaan indikator desil harus melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh. Menurut dia, karakteristik setiap keluarga berbeda sehingga tidak bisa seluruh masyarakat dipetakan hanya dengan ukuran yang seragam.
“Intinya, indikator desil harus lebih holistik dan tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.
Lia mengatakan, kondisi tempat tinggal memang dapat menjadi salah satu indikator dalam membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, indikator tersebut tidak boleh berdiri sendiri.
Ia mencontohkan akses terhadap air bersih. Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan akses air bersih yang memadai dapat memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan keluarga lain yang tinggal di lingkungan dengan akses terbatas.
“Kalau kita bicara seseorang tinggal di pemukiman dengan air bersih yang memadai, itu memang bisa menjadi salah satu indikator. Tetapi tentu tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang,” katanya.
Baca juga: Ning Lia Apresiasi Keterbukaan Polrestabes Surabaya Tangani Sengketa Ruko
Menurut Lia, pemutakhiran data harus mampu menangkap kondisi riil masyarakat, bukan sekadar membaca kondisi fisik yang terlihat dari luar.
Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, klasifikasi desil diharapkan dapat menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat secara lebih objektif dan mengurangi potensi ketidaktepatan dalam pemetaan kesejahteraan.
Selain persoalan indikator, Lia juga menyoroti pentingnya aturan turunan dalam penerapan kebijakan negara.
Ia mengibaratkan kebijakan umum dengan Anggaran Dasar (AD) dalam sebuah organisasi, sedangkan aturan teknisnya seperti Anggaran Rumah Tangga (ART).
“Kalau kita bicara suatu organisasi, AD itu bersifat umum, sedangkan ART bersifat operasional. Begitu juga kalau ada kebijakan negara, pasti ada turunannya,” jelasnya.
Baca juga: DPD RI Tampung Aspirasi Sengketa Ruko,Ning Lia Dorong Penyelesaian Lewat Restorative Justice
Menurut Lia, aturan turunan menjadi penting agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keragaman kondisi masyarakat di lapangan.
Ia berharap penerapan sistem desil tidak sekadar menghasilkan klasifikasi angka, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang mampu membaca realitas sosial ekonomi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana data dan indikator tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya,” ujarnya.(Red)
Editor : Redaksi