Surabaya, Abadinews.id - Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Timur tahun 2021 secara virtual yang diikuti 2000 peserta. Hadir dalam acara secara virtual, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.Og (K), Kepala Dinas, Badan, Kantor Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, OPD-KB Kabupaten/Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur, Ketua organisasi profesi, serta para mitra strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Para PLKB/PKB dan kader Bangga Kencana, Para tamu undangan, dan peserta rakerda virtual.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan tujuan Rakerda Program Bangga Kencana tahun 2021 ini tidak lain untuk memperkuat komitmen dan peran Pemerintah Daerah serta Mitra Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam meningkatan akses dan kualitas Pelayanan dan Penggerakan Program Bangga Kencana.
Baca juga: Gunakan Kostum Pejuang, BKKBN Jatim Gelar Peringatan Hari Pahlawan
“Serta merumuskan pemikiran strategis untuk Program Bangga Kencana dalam mendukung upaya pencapaian agenda Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023,” terangnya di Ruang Lestari, Selasa (23/02/21).
Pria kelahiran Pekalongan ini menjelaskan capaian program Bangga Kencana Jawa Timur tahun 2020 belum sepenuhnya tercapai, hal ini dampak dari Pandemi Covid-19.
Enam indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam renstra BKKBN, menunjukkan gambaran sebagai berikut TFR, Target 1,94 dan Realisasi 2,29 (84,72%), mCPR, Targrt 65,24 dan Realisasi 62,1 (95,19%), Unmet Need, Target 7,54 dan Realisasi 10 (75,40%), ASFR 15-19, Target 31 dan Realisasi 31,2 (99,36%), MUKP, Target 20,9 dan Realisasi 20,1 (96,17%), iBangga, Target 51,11 dan Realisasi 56,61 (108,8%),” sebutnya.
Mantan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat ini juga menerangkan, dari target yang belum tercapai, Ada 4 program Prioritas Nasional, yang telah tercapai dengan baik di atas 100% ditahun 2020, yaitu Ketersediaan sarana Alokon KB di 1.849 faskes, 46131 Keluarga yang memiliki Balita Dua Tahun (BADUTA), 1000 HPK, 354 BKL yang melaksanakan 7 dimensi lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka Panjang, 698 PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kesehatan Reproduksi dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu.
Tahun 2021, Pemerintah telah menargetkan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana di Jawa Timur, yaitu pertama, menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) menjadi 1,91 per-Wanita Usia Subur (WUS) dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun menjadi 30 kelahiran per 1000 WUS usia 15- 19 tahun. Kedua meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) menjadi sebesar 65,66 persen. Ketiga, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 7,18 persen. Keempat, meningkatkan median usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55.
“Untuk mencapai target sasaran dimaksud, BKKBN memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Tahun ini, BKKBN juga akan melakukan Pendataan Keluarga yang dimulai 1 April sebagai bahan untuk menyusun langkah strategis menurunkan angka Stunting.
Saat ini, tambah Teguh, jumlah Penyuluh KB Jawa Timur sebanyak 1.978 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/ kelurahan dengan rasionya 4,3 atau 1 PKB mendampingi 4-5 desa/ kelurahan. Bahkan dibeberapa Kabupaten 1 PKB mendampingi 1 kecamatan. Kondisi ini tentu tidak optimal dalam memberikan pendampingan program Bangga Kencana di lapangan.
“Pada kesempatan ini, mohon kepada Ibu Gubernur dapat mempertimbangkan penambahan tenaga lapangan,” ucap Teguh.
Teguh juga melaporkan untuk mendukung kebijakan urusan pengendalian penduduk dan KB tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam bentuk DAK Sub-Bidang KB ke seluruh Kabupaten/ Kota. Untuk Jawa Timur jumlah DAK Bidang KB tahun 2021 sebesar Rp. 252,5 Milyar (terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 34,5 Milyar, BOKB Rp. 209,7 Milyar, Penugasan Rp. 8,2 Milyar). Jumlah DAK yang diterimakan tahun ini, relatif mengalami kenaikan dari tahun 2020.
Baca juga: Kaper BKKBN Jatim Beri Kuliah Umum 250 Mahasiswa Umsida Tentang Kesehatan
“Selain DAK, kami juga menjamin terpenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di setiap faskes,” jelas Teguh.
Terakhir pak Teguh menyampaikan dalam mencapai hasil optimal dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan, membutuhkan dukungan dan kerjasama lintas sektor. “Terlebih lagi saat ini masih dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon dukungan Ibu Gubernur dan segenap jajarannya,” terang Teguh.
Dalam Rakerda Program Bangga Kencana ini juga dilakukan Pengukuhan Pengurus Juang Kencana Provinsi Jawa Timur masa bhakti 2021-2023 dan penandatanganan naskah kerjasama antara Perwakilan BKKBN Jawa Timur dengan Mitra Kerja tentang dukungan pelaksanaan program Bangga Kencana 2021.
Pada momentum Rakerda ini pula Kepala BKKBN Pusat juga menyematkan secara virtual Tanda Penghargaan Wira Karya Kencana atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi untuk program Bangga Kencana kepada DR. H. Baksono Winardi, Sp.Og selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan DR. Bambang Trijanto, Sp.Og selaku Ketua Pusat Pelatihan Klinik Tersier Wilayah Timur.
Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo melalui virtual memohon kepada Gubernur Jawa Timur untuk bisa diberikan dukungan lintas sektor dan lintas program kepada Perwakilan BKKBN Jatim.
“Khusus di Jawa Timur sudah sukses penurunan TFR. Akan tetapi kualitas SDM sangat penting. Jika usia produktif lebih tinggi dari yang tidak produktif bisa meningkatan pendapatan per kapita. Jawa Timur beda dengan provinsi lain. Sudah lebih dulu mendapat bonus demografi dibanding provinsi lain, sudah selayaknya lebih kaya dari provinsi lain,” terang Hasto.
Baca juga: BKKBN Jawa Timur Pertahankan Sertifikat ISO SMAP
“Presiden mengamanatkan kepada BKKBN untuk membantu meningkatkan kualitas SDM, sehingga BKKBN ditunjuk menjadi ketua penanggulangan Stunting. Kerja keras BKKBN ada tambahan tanggungjawab dengan Stunting. Tentu ada anggaran yang tidak sedikit, kami mohon kepada Gubernur, Bupati, Walikota dengan hormat pimpinan OPD-KB Kabupaten/Kota untuk lebih mendapatkan perhatian,” terangnya.
Tahun 2021 BKKBN akan mengadakan Pendataan Keluarga, penyusunan blue print pembangunan keluarga, “Kami mohon bantuan Gubernur, Bupati untuk ikut mensukseskan Pendataan keluarga. Kabupaten dan kota di Jawa Timur bisa berlomba-lomba untuk memanfaatkan bonus demografi. Menurunkan Stunting ada 10 langkah pendampingan keluarga. Salah satunya adalah PKK dan Program Rencana ASI Nasional,” jelasnya.
Gubernur Jatim melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemprov Jawa Timur, Andriyanto, menerangkan bahwa Indeks pembangunan SDM di Jawa Timur mengalami peningkatan. Tahun 2020 Jawa Timur mempunyai 3 dimensi dasar mengalami kenaikan. “Selamat BKKBN menjadi ketua koordinator percepatan penurunan stunting nasional,” tuturnya.
“Di Jawa Timur terdapat generasi Z, usia 8-23 tahun, dan generasi Millenial usia 24-39 tahun, sehingga jika digabung menjadi separuh penduduk di Jawa Timur. Generasi Z dan Millenial adalah usia produktif dan menjadi peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Diakhir perkataan, Andriyanto atas nama Gubernur Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan Rakerda serta membuka secara resmi. (Ki SJ)
Editor : hadi